APBS

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal itu bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bisa cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja.

Tidaklah mengherankan apabila negara memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disamping itu pembentukan sumber daya manusia yang bermutu memerlukan biaya yang memadai. Anggaran belanja pendidikan, khususnya untuk sekolah menengah kejuruan masih sangat terbatas, baik dalam besarnya maupun pengelolaannya.

Oleh karena itu, diharapkan anggaran yang terbatas ini mampu mencapai target kinerja yang diharapkan. Penulis menganalisis keuangan di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mengetahui keefektifan anggaran dana yang telah disediakan dengan belanja yang telah dikeluarkan karena mutu pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses belajar-mengajar. Ketersediaan komponen-komponen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk proses belajar mengajar dan pada gilirannya akan berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam pencapaian prestasi belajar siswa.

2. Maksud dan Tujuan

1. Memperoleh gambaran keadaan dan variasi jumlah penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan di tingkat sekolah menegah kejuruan beserta sumber-sumbernya.
2. Memperoleh gambaran keadaan dan variasi jumlah pengeluaran atau belanja biaya pendidikan sekolah menengah kejuruan menurut komponen-komponen biaya satuan.
3. Memperoleh gambaran korelasi dan kontribusi biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu proses dan prestasi belajar murid.
4. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5. Memperoleh data untuk dapat menentukan keputusan yang akan dilakukan pada tahun ajaran berikutnya.

3. Ruang Lingkup

Dalam makalah ini akan dilaporkan analisis keuangan yang berdasarkan APBS SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun 2010/2011. Analisis ini akan memuat keefektifan dari program yang telah dilaksanakan. Apakah sesuai target yang diharapkan atau tidak.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Sistem

Pengertian dasar sistem menurut beberapa tokoh, dari yang kompleks sampai yang sangat sederhana , sebagai berikut,

• John Mc Manama

Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien .

• Edgar F. Huse dan Jane L. Bowditch

Sistem adalah suatu seri (rangkaian) bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan.

• Robert D. Carlsen

Sistem adalah suatu operasi atau kombinasi operasi untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis tertentu.

• C.W. Churchman

Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan

• J. C Higgins

Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan (Soenarwan, 1991).

Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah system terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem (Kadir, 2003).

Ada beberapa elemen sistem menurut Abdul Kadir :

• Tujuan
• Masukan
• Keluaran
• Proses
• Mekanisme pengendalian
• Umpan balik.

2. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indiresct cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian

1. Pada sektor pendidikan dianggap lebih rasional untuk hanya mempertimbangkan biaya terhadap keseluruhan masyarakat dan bukan biaya bagi transaktor yang khusus, seperti halnya keluarga-keluarga. (Hallak, 1985)

1. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, pembiayaan pendidikan semakin kompleks karena system anggarannya yang rumit, birokratis, kaku dan fragmentaris yakni melibatkan banyak instansi, tentu saja dengan egoism masing-masing. Pada era otonomi daerah sekarang—yang salah satu tujuan antaranya adalah menyederhanakan dan memangkas jalur birokrasi dalam system pengangaran pendidikan—belum banyak perubahan terjadi. Alokasi anggaran tetap snagat kompleks dan fragmentaris dengan akibat terjadi kerawanan (in-efisiensi, kebocoran atau penghamburan) dalam pengelolaan dana di sana sini. Dana dialokasikan melalui DAK serta proyek-proyek berskala nasional, regional, dan lokal (Supriadi, 2003). Sedangkan sumber dana pendidikan di Indonesia diperoleh dari pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), Orang tua murid (BIP3), dan masyarakat. Penerimaaan yang bersumber dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan SMK, dana operasional Perawatan, dll.