Inovasi Pendidikan Tahun 1970 sd 1997

INOVASI PENDIDIKAN TAHUN 1970 s. d. 1997

(Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dari Mata Kuliah:

Gerakan-Gerakan Pembaharuan Pendidikan)

Dosen Pengampu: L. Andriani, M. Hum.

Disusun Oleh:

1.      Nofita Shinta Dewi     10110241006

2.      Ria Putri Palupijati      10110241009

3.      Firdaus Malaya D.       10110241017

4.      Dita Purnamasari         10110241018

5.      Rini Sundari                10110241019

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

1.      Pendahuluan

Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari
   masa ke masa. Isu ini selalu muncul tatkala orang membicarakan
   tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam inovasi
   pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang
   baru yaitu: Pertama "top-down model" yaitu inovasi pendidikan yang
   diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan
   kepada bawahan; seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh
   Departemen Pendidikan Nasinal selama ini. Kedua "bottom-up model"
   yaitu model ionovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan
   dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu
   pendidikan.

Disamping kedua model yang umum tersebut di atas, ada hal lain yang
   muncul tatkala membicarakan inovasi pendidikan yaitu: a).
   kendala-kendala, termasuk resistensi dari pihak pelaksana inovasi
   seperti guru, siswa, masyarakat dan sebagainya, b). faktor-faktor
   seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas dan dana c). lingkup sosial
   masyarakat.

2.      Deskripsi Inovasi

Kuliah Kerja Nyata

Sejak berakhirnya perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, telah ada beberapa program penting yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga muda berpendidikan guna membantu pengembangan negara. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang berhasil diantaranya ialah:

-          Pengerahan tenaga mahasiswa tahun 1951 sampai 1962

-          Program BIMAS tahun 1963

-          BUTSI sejak tahun 1963

Dengan memodifikasikan kegiatan-kegiatan tersebut berlandaskan Tri Darma Perguruan Tinggi serta basic memorandum menteri P  dan K tahun 1967 dan 1968 dan kemudian dipercepat dengan adanya anjuran presiden tahun1972 lahirlah apa yang disebut Kuliah Kerja Nyata.

KKN yang lahir di dalam proses pembangunan, pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari falsafah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 22 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan UU No. 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 30 Tahun 1990 dalam rangka pengenalan Tridarma Perguruan Tinggi.

KKN ini dirintis sejak tahun 1971 dan sampai saat ini masih berjalan. Pelaksanaan KKN menggunakan pendekatan interdisipliner seta dengan metode membantu, membimbing, mengajak dan menggerakkan masyarakat desa untuk menyadari dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki dalam rangka pembangunan.

Oleh karena pendekatan yang digunakan dalam KKN pendekatan interdisipliner maka sebelum mahasiswa terjun dilapangan atau lokasi KKN lebih dahulu diberikan bekal:

-          Sosiologi dan adat istiadat desa

-          Kesehatan masyarakat dan gizi

-          Pendidikan

-          Tenaga kerja

-          Koperasi desa

-          Pertanian rakyat

-          Perekonomian rakyat

-          Agama

-          Pembangunan masyarakat desa

-          Peternakan

-          Administrasi pemerintahan desa

-          Perindustrian

-          Cara-cara pengumpulan data lapangan

3.      Pembahasan

·         Sasaran KKN adalah :

Kuliah kerja nyata atau KKN mempunyai tiga kelompok atau tiga sasaran yaitu, mahasiswa, masyarakat bersama pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang merupakan lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah. Masing-masing kelompok sasaran memperoleh kemanfaatan dengan adanya KKN sebagai berikut ;

a.       Mahasiswa

1)      Memperoleh pengertian terhadap cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan kaitan dan kerjasama antarsektor

2)      Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap  kemanfaatan ilmu, teknologi dan seni yang dipelajarinya bagi pelaksanaan pembangunan.

3)      Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

4)      Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap seluk beluk keseluruhan dari masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat.

5)      Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis ilmiah.

6)      Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu, teknologi dan seni secara interdisipliner atau antar sektor.

7)      Membina mahasiwa menjadi motivator dinamisator dan problem solver.

8)      Memberikan pengalaman belajar dan  bekerja sebagai kader pembangunan sehingga terbentuk sikap dan rasa cinta terhadap kemajuan masyarakatnya.

9)      Melalui pengalaman bekerja dalam melakukan penelaahan, merumuskan dan memcahkan masalah secara langsung akan lebih menumbuhkan profesionalisme dalam diri mahasiswa dalam arti peningkatan keahlian tanggung jawab maupun rasa kesejawatan.

b.      Masyarakat dan Pemerintah Daerah

1)      Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

2)      Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanankan pembangunan.

3)      Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

4)      Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.

5)      Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

c.       Perguruan Tinggi

1)      Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh di Perguruan Tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tumtutan nyata dari pembangunan.

2)      Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.

3)      Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan merumuskan keadaan atau kondisi nyata masyarakatnya yang berguna bagi pengembangan ilmu, teknologi dan seni, serta dapat mendiaknosis secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu dan seni yang diamalkan dapat sesuai dengan tuntutan masa.

4)      Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan instansi serta departement lain melalui rintisan kerjasama dari mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN.

·         Tujuan KKN adalah:

1.      Memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang problem pembangunan di daerah pedesaan.

2.      Membiasakan para mahasiswa kepada masalah pembangunan pedesaan melalui pendekatan interdisipliner .

3.      Menyadarkan para mahasiswa tentang pentingnya peranan desa dalam pembangunan nasional sehingga:

ü  Timbul sikap mental yang menghargai semua pekerjaan baik yang terdapat di kota maupun di desa dan selanjutnya bersedia bekerja di desa setelah tamat nanti.

ü  Mengurangi pangangguran sarjana dan bukan sarjana serta urbanisasi dan sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

4.      Menimbulkan, menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran masyrakat desa tentang segala potensi yang dimiliki dalam rangka pembangunan.

5.      Memberikan umpan balik kepada pihak almamater atau perguruan tinggi untuk:

ü  Lebih menserasikan kurikulumnya dengan kebutuhan dan perekembangan masyarakat.

ü  Lebih menserasikan antara perkembangan intelektual dan keterampilan praktis mahasiswa.

6.      Mahasiswa mempunyai pengalaman bekerja ysng berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan ssecarra pragmatis dan inteerdisipliner.

7.      Mahasiswa dapat berpikir berdasarkan ilmu, teknologi dan seni dalam upaya menumnbuhkan, mempercepat gerak serta mempersiapkan kader-kader pembangunan.

8.      Agar perguruan tinggi dapat menghasilkan sarjana pengisi teknostruktur dalam masyarakat yang lebih menghayati kondisi, gerak danpermasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian tamatan perguruan tinggi secara relatif menjadi siap pakai dan terlatih dalam menanggulangi permaslahan pembangunan secara lebih pragmatis dan interdisipliner. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi teknis dan masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari masyarakat yang sedang membangun.

9.      Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika pembangunan.

10.  Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat dinamis yang siap melakukan perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang ssesuai dengan nilai sosial yang  berlaku.

11.  Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi. Pembinaan masyarakat kearah maju dan modern memerlukan adanya usaha institusionalisasi dan profesionalisasi dimana perguruan tinggi mempunyai potensi untuk itu.

12.  Perguruan tinggi memperoleh umpan balik dari masukan yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

·         Ciri-ciri Kegiatan KKN

Sebagai kegiatan kurikuler dalam sistem SKS, KKN adalah merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya mempunyai sifat yang lebih spesifik bila disejajarkan dengan kegiatan kurikuler yang lain (misalnya; kegiatan kuliah, pratikum di laboratorium, atau kuliah kerja lapangan).

Kalau kegiatan kuliah atau pratikum laboratorium dapat sepenuhnya dilaksanakan di dalam kampus dan dilaksanakan pada tingkat Jurusan Fakultas, maka menurut Sutrisno (dalam Ahmad Fida, 1997) kegiatan KKN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a)      KKN adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada, jadi KKN adalah kegiatan yang bersifat antarfakultas (interdisiplin).

b)      KKN banyak melibatkan komponen yang ada di dalam kampus.

c)      Keterlibatan komponen di luar kampus (pemerintah daerah, masyarakat di lokasi KKN, serta kelompok masyarakat lainnya), merupakan parameter penentu di samping parameter penentu dari dalam kampus.

Mengingat banyaknya komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program KKN serta adanya beberapa sifat khas dalam KKN, maka faktor koordinasi dalam pelaksanaan KKN sanngat menentukan tingkat keberhasilannya.

Organisasi pelaksana KKN adalah sebagai berikut: konsultan adalah rektor dengan para supervisor yang terdiri dari beberapa pimpinan yang ditetapkan oleh rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Untuk mengelola kegiatan KKN ini dibentuk Badan Pelaksana KKN yang disingkat dengan BP KKN yang diketuai oleh Kepala Balai Pengabdian pada Masyarakat dengan dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Untuk kegiatan operasional di lapangan BP KKN dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang jumlah dan personalianya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

·         Dukungan

ü  Memudahkan para mahasiswa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru ketika sudah memasuki dunia kerja.

ü  Menjadikan mahasiswa cakap dan tanggap dalam menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan.

ü  Menjadikan mahasiswa memahami esensi dalam praktik kinerja atas teori yang telah didapat dalam dunia pendidikan.

·         Hambatan

ü  Adanya ketidaksesuaian antara bidang keahlian dengan penempatan KKN.

ü  Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan KKN.

ü  Kurangnya sosialisasi antara pelaksana KKN dengan masyarakat yang ditempati untuk KKN.

ü  Adanya egoisitas pada masing-masing individu yang dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan KKN.

ü  Lokasi KKN yang terpencil atau kurang strategis.

13.  Penutup

KKN merupakan inovasi pendidikan yang mulai dirintis pada tahun 1971 dengan berlandaskan Tri darma Perguruan Tinggi serta Basic memorandum Menteri P dan K tahun 1967 dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Sebelum KKN dilaksanakan terlebih dahulu diadakan survey dilapangan dan kemudian disusun rencananya. Oleh karena pendekatan yang digunakan dalam KKN adalah pendekatan interdisipliner, maka sebelum mahasiswa terjun di lapangan (lokasi KKN) terlebih dahulu diberikan suatu pembekalan.

14.  Daftar Pustaka

Priyono, Onny S.1980. Situasi Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Centre For Strategic And International  Studies (CSIS).

Ahmadi, Akhmad. 1967. Pendidikan Masa Kemasa. Bandung : CV Armico.

Gunawan, Ary H. 1995. Kebijakan – Kebijakan Pendidikan. Jakarta : Reneka Cipta.

Ihsan, Fuad. 1997. Dasar- dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta.